8 Alasan Gugatan Cerai Yang Diterima Hakim

-

 

8 Alasan Gugatan Cerai Yang Diterima Hakim

Menggugat cerai pasangan sudah bukanlah hal yang tabu lagi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kasus perceraian yang tiap tahunnya kian meningkat. Banyak sekali faktor penyebab terjadinya perceraian dalam sebuah hubungan. Namun, hanya ada beberapa yang dianggap sah di mata hukum. Jadi, seseorang tidak bisa menggugat cerai pasangannya tanpa alasan. Jika Sobat Perqara ingin menggugat cerai pasangan, pahami dahulu berbagai alasan gugatan cerai yang diterima hakim sebelum mengajukan gugatan.

Berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, ada beberapa latar belakang masalah antar suami istri yang memiliki peluang tinggi untuk diterima hakim sebagai alasan untuk gugatan cerai, yaitu:

Alasan Gugatan Cerai yang Diterima Hakim

  1. Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perbuatan zina, atau menjadi penjudi, atau menjadi pemabuk, pemadat, atau hal lainnya yang sulit untuk disembuhkan.
  2. Salah satu pihak (suami atau istri) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak (suami atau istri) mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak baik suami maupun istri melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak (suami atau istri) mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  7. Suami melanggar shigat taklik-talak, yang tertulis dalam buku nikah agama Islam meliputi: 
    1. Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
    2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
    3. Menyakiti badan/jasmani istri saya, atau
    4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya.
  8. Peralihan agama yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan tidak ada solusi dalam perselisihan.

Pertanyaan Hakim Saat Sidang Perceraian

Selain alasan yang sah, hakim juga menetapkan perceraian berdasarkan hasil sidang. Hakim akan meminta bukti-bukti kuat dan juga saksi sebagai pendukung alasan cerai dari kedua belah pihak saat sidang berlangsung. Pemilihan saksi ini harus dilakukan secara tepat karena saksi akan diberikan beberapa pertanyaan oleh hakim yang jawabannya dapat menentukan alasan gugatan cerai ditolak ataupun diterima. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan hakim saat sidang perceraian. 

  1. Apakah saksi mengenal penggugat dan tergugat Pertanyaan pembuka dari hakim untuk mengetahui apakah saksi tahu dan mengenal kedua belah pihak atau hanya satu pihak.
  1. Darimana saksi mengenal penggugat dan tergugat Masih berhubungan dengan pertanyaan pertama, hakim akan menanyakan darimana saksi mengenal penggugat dengan tergugat untuk memastikan saksi memang seseorang yang mengenal kedua belah pihak. 
  1. Apakah saksi mengetahui apa hubungan antara penggugat dan tergugat? Hakim akan menanyakan untuk mengetahui apakah saksi mengetahui hubungan penggugat dan tergugat dan sampai mana pengetahuannya. 
  1. Kapan dan dimana penggugat dan tergugat menikah Pertanyaan ini bertujuan untuk memastikan apakah saksi tahu jika penggugat dan tergugat sudah sah dalam pernikahan.
  1. Darimana saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat merupakan suami istri, jika ada contoh kejadian sehari-hari dari penglihatan langsung dari saksi.
  2. Apakah penggugat dan tergugat mempunyai anak.
  3. Alasan saksi diminta hadir atau berperan sebagai saksi dalam persidangan perceraian.
  4. Apakah saksi mengetahui mengapa penggugat ingin bercerai dengan pergugat.
  5. Darimana saksi mengetahui kejadian pertikaian atau isu yang terjadi antar tergugat dan penggugat.
  6. Apakah saksi mengetahui penyebab penggugat dan tergugat mengalami pertikaian.




KONSULTASI PERKARA LITIGASI DAN NON LITIGASI, PIDANA MAUPUN PERDATA
call atau wa : 081270411044
email  ardap139@gmail.com

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

3 Cara Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Indonesia

-
3 Cara Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Indonesia Peninggalan seseorang berupa harta kekayaan kerap disebut sebagai warisan. Warisan ini dapat berupa benda berwujud (rumah, tanah, mobil, dan perhiasan) maupun tidak berwujud (hutang piutang) yang dapat dinilai dengan uang. Harta warisan baru bisa dipindahtangankan kepada ahli waris ketika ia telah meninggal dunia.  Lantas, siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris tersebut?  Bagaimana cara pembagian harta warisan jika seseorang memiliki banyak anggota keluarga atau harta yang berlimpah? P atut dipahami terlebih dahulu bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia masih sangatlah beragam.  Ada  3 (tiga) hukum waris yang  berlaku di Indonesia yaitu  pembagian dan perolehan warisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”); Hukum Islam; dan Hukum Adat.  Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata Sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdata, terdapat 2 (dua) cara untuk mendapat...
Read more

Sudah Dilamar tapi Dibatalkan Sepihak, Bisakah Menggugat?

-
  Sudah Dilamar tapi Dibatalkan Sepihak, Bisakah Menggugat? Baru-baru ini, sosial media heboh dengan berita gagalnya pernikahan selebgram Awkarin dengan Gangga. Hubungan kedua pasangan ini dikabarkan telah kandas meskipun sudah bertunangan pada 2021. Kasus batal menikah tidak jarang terjadi di masyarakat. Banyak yang sudah dilamar tapi dibatalkan sepihak oleh pasangannya tanpa penjelasan apapun meskipun sudah membayar gedung dan berbagai macam kebutuhan acara. Sobat Perqara penasaran tidak apakah kasus ini merupakan sebuah perkara yang bisa dibawa ke meja hijau? Apakah ada hukum yang mengatur pembatalan lamaran yang dilakukan secara sepihak? Sebelum membahas lebih lanjut tentang topik ini, Sobat Perqara perlu mengetahui bahwa Undang-Undang menyebut Pernikahan sebagai Perkawinan yang menurut KBBI memiliki makna yang sama. Dasar Hukum Lamaran di Indonesia Undang-Undang Perkawinan Sebenarnya, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai lamaran maupun pembatalan lamar...
Read more

Istri Gugat Cerai, Hak Asuh Anak Jatuh ke Siapa?

-
  Istri Gugat Cerai, Hak Asuh Anak Jatuh ke Siapa? Dalam berbagai kasus perceraian, hak asuh anak kerap sekali jatuh kepada sang ibu. Hal ini dikarenakan peran sejati ibu sebagai orang yang telah mengandung dan merawat anaknya. Terlebih jika istri yang menggugat cerai, hak asuh anak jatuh ke siapa? Apakah sang ayah masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak asuh anak? Simak pengaturan hukum hak asuh anak sesuai dengan Undang-Undang. Hak & Kewajiban Pasangan Ketika Bercerai Pengaturan mengenai perkawinan dan perceraian secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan). Ketika pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, tentunya hal ini akan mengakibatkan terjadinya kondisi-kondisi tertentu yang memisahkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kondisi-kondisi ini tertera dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik ana...
Read more